Degradasi Mutu Pendidikan Tinggi: Sebuah Kajian terhadap UUPT

"awalnya hanya mengkaji UUPT (UU Pendidikan Tinggi) kemudian dipersentasikan sebagai pengguguran tugas dan tanggung jawab sebagai paralegal LBH UNTAD, namun tiba-tiba saya rindu dengan bergelut di dunia tulis menulis, akhirnya hasil kajian saya, saya tuangkan dalam bentuk opini dan saya bawa ke dapur redaksi mercusuar, ALHAMDULILLAH pada hari ini (kamis), 228 februari 2013 opini saya lulus seleksi dapur redaksi mercusuar dan akhrnya di publish"

Mutu pendidikan tinggi dewasa ini benar-benar mengalami degradasi, akibat ini ditimbulkan setelah dihadirkan sebuah Undang-Undang terkait pendidikan tinggi, padahal perlu diperhatikan tiga motif dorongan lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang harus dipenuhi guna menghindari adanya degradasi mutu objek yang hendak diatur. Motif pertama ialah, undang-undang hadir karena adanya amanat UUD 1945 yang notabene sebagai supremasi hukum Indonesia. Motif kedua ialah, undang-undang hadir akibat adanya perjanjian internasional yang patut untuk diratifikasi. Dan motif ketiga ialah, undang-undang hadir akibat desakkan kebutuhan masyarakat. Lantas apakah lahirnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UUPT) telah mencakupi ketiga motif yang telah penulis deskripsikan di atas?
Pada tanggal 13 juli 2012 silam, Rancangan Undang-undang pendidikan tinggi dilegalisasikan dalam bentuk Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. Menilik pada paragraf pertama, maka penulis mengemukakan satu per satu dari ketiga motif pembentukkan sebuah peraturan perundang-undangan.
Inkonstitusional UUPT
Pertama ialah, apakah pembentukkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi sudah sesuai dengan amanat UUD 1945? Dalam konsideran menimbang Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 pada point pertama, secara tersurat menyatakan bahwa adanya amanat pembukaan UUD 1945 yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa” . Frase ini tidak hanya berorientasi pada kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan, namun lebih ditekankan kepada terjaminnya pendidikan yang berkualitas yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dipertegas di dalam batang tubuh UUD 1945, pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Output yang diekspektasikan memang seharusnya terwujud, namun fakta dilapangan berbicara lain. Bisa tergambarkan  pada Pasal 62 (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.(2) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi.(3) Dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh perguruan tinggi. Konsekuensi logis dari semangat otonomi yang ditegaskan dalam pasal 62 UUPT adalah hilangnya peran negara secara perlahan tapi pasti untuk memenuhi tanggung jawab dalam hal pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia.
Kemudian Pasal 73(1) Penerimaan Mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk lain.(2) Pemerintah menanggung biaya calon Mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru secara nasional.(6) Penerimaan Mahasiswa baru PTS untuk setiap Program Studi diatur oleh PTS masing-masing atau dapat mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional. Pengaturan dalam pasal ini tidak memuat kejelasan mengenai jaminan aksesibilitas dan membuka potensi untuk pemanfaatan bentuk lain (dalam ayat 1) dan penggunaan kata atau (dalam ayat 6) demi keuntungan ptn. Ketiadaan jaminan aksesibilitas pun ditunjukkan dengan ketidakjelasan seberapa besar pemerintah menanggung biaya calon mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional.
Dan pasal 76(2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. Pasal 83(1) Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada pasal 76 ayat (2) huruf c dan Pasal 83 ayat (1) UUPT adalah bukti nyata bahwa negara tidak memiliki itikad baik untuk menjamin biaya pendidikan terjangkau dan pemerintah tidak menjamin akan mengalokasikan dana untuk pendidikan tinggi di Indonesia dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun dalam hal ini DPR tidak memaksimalkan hak budgeting-nya untuk memperbaiki postur APBN yang lebih efisien sehingga dana pendidikan sebesar 20% dari APBN  digunakan secara sungguh-sungguh untuk mengembangkan pendidikan Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan tinggi.
UUPT dan Liberalisasi Pendidikan
Motif berikutnya, dapat kita ketahui dengan adanya keberadaan UU No 1 tahun 2007 tentang penanaman modal yang merupakan amanat dari perjanjian Indonesia dengan WTO (World Trade Organization). Hasil ratifikasi perjanjian Indonesia dengan WTO, mengindikasikan adanya liberalisasi pendidikan tinggi yang dapat ditemukan dalam persetujuan Indonesia terhadap 12 bidang jasa yang dikomersialkan salah satunya ialah pendidikan dengan meratifikasi GATS pada tahun 2005. Kemudian WTO menyediakan 4 mode jasa pendidikan yakni Mode (1) Cross-border supply, institusi pendidikan tinggi luar negeri menawarkan kuliah-kuliah melalui internet dan on-line degree program, Mode (2) Consumption abroad, adalah bentuk penyediaan jasa pendidikan tinggi yang paling dominan, mahasiswa belajar di perguruan tinggi luar negeri atau Mode (3) Commercial presence, atau kehadiran perguruan tinggi luar negeri dengan membentuk partnership, subsidiary, twinning arrangement dengan perguruan tinggi lokal dan Mode (4) Presence of natural persons, dosen atau pengajar asing mengajar pada lembaga pendidikan lokal.
Implementasi dari keterikatan Indonesia terhadap WTO dan GATS tertuang dalam: Pasal 50(1) Kerja sama internasional pendidikan tinggi merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan. Indonesia memiliki dua kedaulatan yakni kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam adalah membangun kedaulatan bangsa Indonesia, memperkuat basis nasional. Serta yang dimaksud dengan kedaulatan ke luar adalah bangsa Indonesia membangun sinergitas kerjasama dengan negara-negara lainnya. Pada pasal 50 ayat 1, rupanya  pemerintah hanya berorientasi pada membangun kedaulatan ke luar, padahal seharusnya terlebih dahulu pemerintah memperbaharui kedaulatan ke dalam dengan memperkuat basis nasional melalui upaya pendidikan. Upaya pendidikan yang seharusnya ditempuh untuk menguatkan basis nasional terlebih dahulu sudah diintervensi oleh dimensi internasional. Olehnya itu hemat penulis, frasa “tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan” sama sekali tidak memiliki power kepastian bahwa kita tidak akan kehilangan nilai-nilai keindonesiaan ketika pendidikan tinggi diintegrasikan ke dalam dimensi internasional.  
Dan Pasal 90 (1)Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan4) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: b. berprinsip nirlaba. Nampaknya dalam kerangka pasal 90(1)  rencana“berdagang” pendidikan dalam kerangka WTO jelas ingin memindahkan tanggung jawab Negara dalam pendidikan kepada korporasi dan hukum pasar neoliberal.

Kebutuhan masyarakat vs UUPT
Pada motif terakhir, sebenarnya penulis sedikit menekankan pada tujuan terbentuknya hukum menurut Gustav Radbruch salah satunya yakni tercapainya keadilan. Elemen keadilan semata-mata diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menilik pasal per pasal dalam UUPT, sudah kita sadari bahwa UUPT dihadirkan ke dunia pendidikan tinggi hanya berorientasi pada kebutuhan segelintir pihak yang hendak meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan mengkomoditaskan pendidikan kepada pihak-pihak kapitalisme.
Terlebih UUPT benar-benar telah mencederai rasa keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bayangkan saja, hadirnya UUPT menutup kemungkinan 70% masyarakat jelata untuk mengenyam pendidikan tingkat tinggi. Hemat penulis, pada saat ini negara masih mengabaikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh terhadap pendidikan tinggi. Olehnya itu, dibutuhkan upaya untuk menghapuskan UUPT melalui jalur judicial review. Sehingga semangat untuk menghapuskan degradasi mutu pendidikan tinggi bisa tercapai secara maksimum. Semoga.

PROSES PENAHANAN: PELANGGARAN HAM

 this is my sixth article's..berhasil dipublish oleh media massa "Mercusuar"

Ciri negara hukum menurut friederich Julius Stahl salah satunya ialah bahwa adanya penjaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 merefleksikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum memang tidak dapat terlepas dari salah satu ciri yang telah dikemukakan di atas. Terlebih upaya perlindungan hak asasi manusiaacap kali dikumandangkan oleh semua pihak.

Salah satu lingkup daripada perlindungan hak asasi manusia yakni adanya perlindungan terhadap hak untuk tidak disiksa serta hak untuk hidup bebas yang merupakan non derogable rights atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Lantas, bagaimana dengan mekanisme penegakkan hukum khususnya dalam proses penahanan yang terjadi di republikini? Sepertinya mekanisme penahanan menjadi sangat mudahserta kewajiban mutlak dari para penegak hukum sehingga terkesan adanya pelanggaran HAMyang menjadi sebuah indikator dalam proses penahanan.

Dibuktikan dari beberapa contoh yang faktual yang penulis sajikanyakni, penahanan yang dilakukan oleh tim penyidik kepada seorang dosen di salah satu perguruan tinggi negeri. Dalam proses pengabdian kepada masyarakat, ia disinyalir telah melaksanakan tindak pidana berupa doenpleger atau menyuruh melakukan tindak pidana pengeroyokkan. Padahal dalam pembuktiannya ia sama sekali tidak terbukti telah melaksanakantindak pidana tersebut.

Bukti berikutnya yakni, tim penyidik melakukan proses penahanan terhadap seorang guru yang disinyalir sebagai pelaku dalam tindak pidana penembakkan. Dalam proses penahanan, tim penyidik melakukan tindakan tidak terhormat yakni pemukulan terhadap tersangka dengan alasan tersangka dipaksa untuk mengaku atas tindak pidana  yang sebenarnya bukan merupakan tindakan yang ia lakukan. Tatkala bukti-bukti telah terkumpulkan, tim penyidik kemudian melepas tahanan tersebut sembari meminta maaf  atas kekeliruan penangkapan dan penahanan tanpa adanya proses ganti kerugian serta rehabilitasi.

Berdasarkan kedua bukti di atas dapat disimpulkan bahwa inilah potret penegakkan hukum yang terjadi di republik Indonesia. Dengan adanya potret kebobrokkan para penegak hukum khususnya pelaku penahanan, penulis mengkaji perihal dengan mekanisme penahanan ini bersumber dari KUHAP, sekalipun dilatarbelakangi oleh prinsip-prinsip HAM  yang terkandung dalam Declaration Human of Rights, tetapi dalam pengimplementasian yang dilakukan oleh para penegak hukum masih dikawal oleh paradigma dan mekanisme klasik yang bersumber dari Herzie/ne Island Reglement. Olehnya itu timbullah kekeliruan perspektif terhadap filosofi penahanan yang menyamakan dengan filosofi pemidanaan. Padahal antara filosofi penahanan dan pemidanaan sangat bertolak belakang. Dalam flosofi pemidanaan terdapat asas praduga tak bersalah yang menegaskan bahwa seorang belum dinyatakan  bersalah sampai putusan hakim yang bersifat inkracht gen bewisjde(mengikat secara hukum), sehingga tidak dapat dipidana. Sedangkan filosofi penahanan, mengabaikan asas praduga tak bersalah, dan menganggap bahwa tersangka sudah dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan hakim.

Barangkali para penegak hukum di republik ini perlu untuk mengintrospeksi serta mengubah paradigma klasik atas mekanisme penahanan para tersangka atau terdakwa untuk tidak menjadikankeharusan mutlak dalam proses pencarian fakta. Kemudian para penegak hukum melakukan upaya untuk mendikotomikan antara filosofi penahanan dan filosofi pemidanaan. Bahwa perspektif kedua filosofi ini bukan merupakan satu kesatuan, namun dua hal yang bertolak belakang. Sehingga dalam proses pemidanaanlebih menekankan pada aspek perlndungan hak asasi manusia.

INDONESIA: Negara Hukum “Phlegmatis”

this is my fifth article..berhasil di publish oleh media massa mercusuar pada hari jum'at,12 oktober 2012

Berbicara mengenai sistem hukum yang mengalami perkembangan di dunia dewasa ini yakni sistem hukum eropa kontinental (civil law system) dan sistem hukum anglo saxon(common law system). Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dan terpatri dalam pasal 1 ayat 3 konstitusi Republik Indonesia, oleh karena itu Indonesia tidak lepas dari salah satu diantara dua sistem hukum yang mengalami perkembangan dewasa ini,  yakni sistem hukum eropa kontinental. Namun ada hal yang berbeda dari sistem hukum yang dianut oleh Indonesia yaitu mix law system mulai dari sistem hukum adat, civil law, serta hukum agama.

Berdasarkan argumentasi di atas, penulis hendak mengkaji secara spesifik terkait dengan alasan mengapa Indonesia menganut civil law system? Inilah pertanyaan dasar yang wajib dikritisi oleh semua elemen masyarakat. Merujuk pertanyaan di atas, dapat ditinjau dari segi historycal yakni Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda yang sejak awal menganut civil law system. Setelah terlepas dari cengkraman bangsa Belanda, lantas apakah cengkraman tersebut terlepas secara keseluruhan? rupanya pihak Belanda masih meninggalkan sisa-sisa cengkraman yang termanifestasi dalam bentuk budaya feodal yang masih eksis sampai dewasa ini tanpa menyisipkan referensi yang menjelaskan bagaimana cara membangun negara dengan sistem hukum yang baik dan benar, terlebih hal ini diperkuat oleh sebagian teks proklamasi yaitu “...pemindahan kekuasaan dilaksanakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”

Phlegamatisasi Sistem Hukum

Phlegmatis merupakan salah satu karakter yang tertanam dalam pribadi seseorang. Ciri khas dari karakter phlegmatis ialah ketidak teguhan dalam pendirian atau dapat dikatakan sebagai plinplan. Lantas apa hubungannya dengan sistem hukum? Ternyata sistem hukum di Indonesia dewasa ini masih kalang kabut dalam menentukan kiblat sistem hukum antara tetap mempertahankan eksistensi historycal sistem hukum atau menegakkan progresifisasi hukum. Hal inilah yang menyebabkan penyelesaian sengketa hukum di masyarakat tidak dapat terselesaikan dengan baik dan benar.

Memang tidak dapat dielakkan bahwa eksistensi history dianggap urgen karena suatu peristiwa tidak dapat dilepaskan dari “jamahan” history, namun ketika history dianggap tidak lagi dapat menyelesaikan problematika dewasa ini, lantas apakah eksistensi history tersebut masih tetap untuk dipertahankan?

Konsistensi Sistem Hukum

Terkait dengan pertanyaan di atas, maka sebenarnya eksistensi history tidak dapat dipertahankan ketika history dinyatakan tidak mampu lagi dalam menyelesaikan problematika hukum dewasa ini. Hal ini termanifestasi dalam sistem penegakkan hukum indonesia yang menyatakan bahwa dalam proses penegakkan hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal ini merupkan konsekuensi logis dari sistem civil law, lantas bagaimana jika penegakkan hukum yangg demikian masih mencederai rasa keadilan masyarakat?bukankah hukum dibuat untuk masyarakat?

Selayaknya bisa disandingkan perbedaan antara sistem civil law dan sistem common law terkait dengan prinsip umum dalam penegakkan hukum. Dalam sistem civil law ketika hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan pertimbangan-pertimbangan harus sesuai dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini kuhpidana dan kuhperdata) hal ini berimplikasi pada putusan hakim yang cenderung menjadi corong undang-undang atau dalam adagium hukum disebut La bonches de Laloi. Sedangkan dalam sistem common law; adanya ‘peranan’ yang diberikan kepada seorang hakim yang berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, melainkan peranannya sangat besar yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis (pola pikir induktif). Dalam sistem ini, diberikan prioritas yang besar pada yurisprudensi dan menganut prinsip judge made precedent sebagai hal utama dari hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya indonesia meninggalkan tapak-tapak history yg menurut hemat penulis terindikasi banyak kekurangan, dengan mencoba konsisten mengarah ke kiblat sistem hukum common law selayaknya negara tetangga yakni vietnam yang merubah sistem hukumnya.

CONTOH SURAT KUASA

Contoh surat kuasa berpekara di pengadilan

SURAT KUASA

Kami PT. ABC berkedudukan di Jln. Carina Sayang No.15 Jakarta Selatan yang diwakili oleh Nurman bertindak selaku Direktur Utama PT. ABC, untuk dan atas nama PT. ABC dengan ini memberi kuasa kepada Kim Sang Bum, SH., Advokat yang beralamat hukum di Jln. Jend. Sudirman No. 5, Jakarta Selatan.

—————————————————–KHUSUS———————————————–

untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili sebagai tergugat dalam perkara No. 129/2010 G. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lawan PT XYZ, mengenai utang-piutang;

untuk itu yang diberi kuasa dikuasakan untuk menghadap dan menghadiri semua persidangan Pengadilan Negeri di Jakarta Barat, menghadap instansi-instansi, jawatan-jawatan, hakim-hakim, pembesar-pembesar, pejabat-pejabat, meminta, mengajukan dan menandatangani surat-surat, permohonan-permohonan, memori-memori, kesimpulan-kesimpulan (konklusi-konklusi), meminta pengangkatan sita jaminan, mengajukan atau menolak saksi-saksi, menerima atau menolak keterangan saksi-saksi, dapat mengadakan perdamaian dengan segala syarat-syarat yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, meminta penetapan-penetapan, putusan, meminta dihentikannya eksekusi, dapat mengambil segala tindakan yang penting, perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara, serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa/wakil guna kepentingan tersebut di atas, juga untuk mengajukan permohonan banding dan kasasi.

Kuasa ini berlaku sejak tanggal pemberian kuasa dan berakhir setelah penerima kuasa menyelesaikan kuasa ini.

Demikianlah……….

Demikianlah kuasa ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,17 agustus 2011

Penerima Kuasa                                                                         Pemberi Kuasa

Materai 6000

jay Park, SH.                                                                                    BoA

CONTOH SURAT DAKWAAN

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN
NO. REG. PERKARA : PDM – 1210/JkSel/08/2011

A. IDENTITAS TERDAKWA :
Nama : GATOT TOPO
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tl. Lahir : 12 Juni1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Tanjung Duren RT 002/018 Tanjung
Duren, Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

B. PENAHANAN :
a. Ditahan oleh Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 Mei 2011 s/d 28 Juli 2011
b. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 28 Juli 2011 s/d 2 agustus 2011
c. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 12 agustus 2011 s/d dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat

C. DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa GATOT TOPO pada hari Minggu tanggal 14 mei 2011 sekiranya pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di kantor saksi korban di Jln. S.Parman No.1 Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap korban SHEILA RATNA ( umur empat setengah tahun) yang dilakukan dengan cara:
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 20 Agustus 2010 sekiranya pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa GATOT TOPO berada di tempat saudaranya yang bernama YULI dimana terdakwa GATOT melihat SHEILA RATNA ( umur empat setengah tahun) sedang duduk di lantai dan kemudian terdakwa langsung membuka celan korban kesamping dan memasukkan jari telunjuk tangan kiri terdakwa kedalam kemaluan korban sedalam 3centimeter atau dua ruas jari telunjuk, setelah itu korban pun makan dan korban pulang ke rumah orangtuanya.
- Bahwa ketika saksi korban SHEILA buang air kecil korban merasa sakit di  bagian dalam vagina sehingga korban menagis kesakitan, lalu ibu korban menayakan kepada korban, lalu korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya dengan mengatakan “ kalau vagina korban dimasukin jari oleh MBAHNYA ANDRA, selanjutnya ibu korban membawa korban ke Rumah Sakit Siloam Jakarta Selatan, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. S.01/22/24.X/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Atut Handayani pada Rumah Sakit Siloan Jakarta Selatan dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur empat setengah tahun ini ditemukan luka memar pada mulut alat kelamin yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul,
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan oleh ibu korban ke Polres Jakarta Selatan, guna diadakan pengusutan lebih lanjut.Sebagaimana diatur san diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jakarta, 12 Agustus 2011
JAKSA PENUNTUT UMUM

Jay Park, SH
AJUN JAKSA NIP. 205070086

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA

ASAS-ASAS dalam Hukum Acara Pidana (HAPID)

1. Asas Equality Before The Law
Asas ini merupakan asas yang fundamental. Dalam pelaksanaan KUHAP tidak boleh membedakan perbedaan status, dan sebagainya. Dalam setiap beracara pidana di Indonesia kita harus mempunyai kedudukan yang sama. (Hak-haknya harus diperlakukan sama, misal jika polisi duduk di bangku, maka tersangka juga punya hak yang sama untuk duduk di bangku).

2. Asas Premsumption of Innocent (Asas Praduga tak bersalah) 
Bahwa setiap orang yang ditangkap, dituntut, ditahan dan atau dihadapkan di muka siding wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Adanya penahanan semata-mata untuk mempermudah proses pemeriksaan bukan untuk penghukuman (penahanan tidak sama dengan penghukuman.

3. Asas legalitas
Bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dapat dilakuakan bersarkan perintah tertulis oleh pejabata yang berwenang oleh Undang-undang dan hanya untuk hal yang diatur dalam Undang-undang.

4. Asas ganti kerugian dan rehabilitasi
Asas yang fundamental ini, juga ada dalam asas dalam deklarasi HAM. Dalam setiap pelaksanaan Hapid sejak dari tingkat sampai dengan pemeiksaan di persidangan apabila terjadi kesalahan wajib diberikan ganti rugi dan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa, tidak boleh terjadi kesewenang-wenangan dalam pemeriksaan aparat penegak hukum.

5. Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan
Bahwa setiap pemeriksaan harus dilaksanakkkan dalam waktu yang singkat. Adanya asas cepat ini karena pemeriksaan dalam Hapid sangat berhubungan pasa nasib tersangka. Pada tahun 77 terdapat kasus “Sekon dan Karta” yang selama 12 tahun di pemeriksaan sebelum akhirnya dinyatakan tidak terbukti bersalah.

6. Asas Memperoleh Bantuan Hukum
Bahwa sejak dari mulai menjadi tersangka sampai dengan pengadilan, pelaku tindak pidana wajib memperoleh bantuan hukum. Konsekuensinya aparat hukum pertama kali harus menawarkan perlu atau tidak memperoleh bantuan hukum. Dan jika tidak mampu negara harus menyediakan. Jika tidak ditawarkan maka seluruh pemeriksaan batal demi hukum. Fungsi dari pengacara atau bantuan hukum ini adalah untuk menjaga hak-hak tersangka di dalam setiap pemeriksaan.

7. Asas Informasi
Bahwa setiap pemeriksaan di Hapid para pihak (tersangka dan pengacara) wajib diberitahukan dasar hukumnya, serta wajib diberitahukan hak-haknya.

8. Asas bahwa pengadilan terbuka untuk umum (kecuali diatur dalam UU), serta dihadiri oleh terdakwa.
Hal ini supaya pengadilan transparan, bahwa pengadilan itu benar, dan tidak hanya menindas terrdakwa. Terdakwa harus hadir di pengadilan karena yang memberikan jawaban atas tindak pidana yang didakwakan padanya adalah terdakwa, sehingga terdakwa harus hadir.

UPAYA MENGINTEGRASI HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL

this is my fourth article..telah berhasil dipublish oleh media massa "mercusuar" pada tanggal 6 september 2012

Tidak dapat dielakkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tertuang dan terpatri dalam konstitusi Republik Indonesia yakni UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa agama islam merupakan agama mayoritas dalam tanah air indonesia.

Dalam suatu tatanan hukum di Indonesia, Indonesia menganut mix law system yang tidak hanya terpatri dalam perundang-undangan saja tetapi memberlakukan pula sistem hukum Islam dimana eksistensinya termanifestasi dalam UUD 1945 yang merupakan hukum dasar. Menilik bunyi pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV yakni “ketuhanan yang maha Esa”, secara implisit menyatakan bahwa adanya pengakuan keagamaan, oleh karena agama islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, maka hukum Islam resmi menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Historical Piagam Jakarta

Piagam jakarta merupakan sebuah dokumen bersejarah yang pernah mempunyai peranan penting bagi pembentukkan NKRI, peranan penting ini berkaitan dengan perumusan pembukaan undang-undang dasar 1945 dengan bunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, namun keberadaan piagam jakarta ini, ditentang oleh segelintir pihak yakni Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo, sehingga redaksi dari pembukaan undang-undang dasar 1945 diganti menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Dengan adanya perubahan pada redaksi pembukaan undang-undang dasar 1945 terkesan mengutip ayat 1 Q.S Al-Ikhlas  “Qulhuwallahu Ahad” yang berarti “Katakanlah bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa” semakin menguatkan eksistensi hukum islam sebagai sistem hukum nasional bahkan menjadi salah satu jalan alternatif dalam penyelesaian problematika hukum dewasa ini.

Urgensi Hukum Islam

Mengutip pendapat Mohammad Natsir yang menyatakan bahwa tujuan agama sebagai institusi yang paling urgen ialah penegakkan syariah. Dengan adanya hal tersebut maka implementasi hukum islam dalam hukum nasional dinilai sangat urgen

Terlebih dewasa ini, sistem hukum indonesia semakin pasang surut dalam melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap problematika hukum yang terjadi. Hal ini diakibatkan, adanya “kelonggaran” implementasi hukum islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nilai-nilai syar’i dalam sistem hukum nasional semakin terabaikan. Langkah strategis yang harus diambil oleh para penegak hukum ialah mereduksi secara intensif hukum islam ke dalam hukum nasional.

Penulis mengambil contoh negara Malaysia, penerapan hukum islam dilakukan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan peraturan perundang-undangan, salah satunya ialah memisahkan antara penumpang wanita dan pria dalam penggunaan mobil angkutan umum. Hal ini sebenarnya sangat tepat untuk direduksi oleh pemerintah Indonesia dalam membuat suatu kebijakan peraturan perundang-undangan, guna untuk menekan jumlah kriminalisasi pemerkosaan dalam mobil angkutan umum yang marak terjadi dewasa ini.

Selain implementasi hukum islam dalam peraturan perundang-undangan, implementasi sangsi hukum islam dianggap sangat mampu memberi efek jera pada terpidana seperti terpidana koruptor, melalui pengQiyasan koruptor dapat dihukum layaknya hukuman yang dijatuhkan oleh koruptor yakni potong tangan, hal ini menurut penulis sangat efektif untuk meminimalisir terjadinya tidak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, sehingga menciptakan negara Indonesia yang kondusif sesuai dengan apa yang selama ini menjadi harapan bangsa Indonesia pada umumnya.

UPAYA MEREVITALISASI KEMBALI OPTIMISME MASYARAKAT OTONOMI DAERAH

this is my third article, telah berhasil dipublish oleh media radar sulteng :D

Otonomi daerah merupakan sebuah manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan serta perubahan penuh ekpektasi yang terjadi pada rezim reformasi, pasalnya otonomi daerah dapat dikatakan formula mengakhiri kekuasaan sentralistik yang terjadi selama tiga dasawarsa yang dianggap sakral pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, dimana segala bentuk kekuasaan semata-mata berada pada tangan pemerintah pusat, dan mengabaikan kesejahteraan daerah-daerah padahal Indonesia merupakan negara yang dijuluki “nusantara”.

 Ketika B.J Habibie diberi mandat untuk menggantikan kedudukan Soeharto sebagai presiden, maka Presiden B.J. Habibie menerbitkan sebuah regulasi yakni UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, hal ini dilakukan guna atas tuntutan implementasi desentralisasi daerah sehingga terjadi adanya harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya pada bidang keuangan.

Pesismisme Otonomi daerah

Sejak diberlakukannya UU otonomi daerah yang mengakibatkan terbalutnya euforia otonomi daerah, segelintir masyarakat sering membahasnya dalam aspek optimis. Tidak dapat disangkal ketika lahirnya regulasi berkenaan dengan otonomi membawa dampak positif dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri dengan melakukan pembangunan dan pemanfaatan atas hasil daerah masing-masing serta memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Ternyata disamping segelintir masyarakat yang membahas otonomi daerah dari aspek optimis,  terbesit juga dampak pesimis berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah yang  jor-joran, dimana terjadi pergeseran praktik korupsi dari pusat ke daerah. Kompleksitas permasalahan yang paling mencolok ialah terkuaknya sebagian kasus-kasus korupsi di birokrat daerah dan anggota legislatif daerah sebagai faktanya ialah terkuaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh bupati buol Amran Batalipu, hal ini merupakan fakta yang menambah keyakinan penulis bahwa praktek korupsi telah mengakar dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi daerah.

 Seperti yang dikatakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, bahwa."Sangat disayangkan, korupsi sekarang tidak lagi terpusat, tetapi ada di mana-mana, di masa Orde Baru korupsi dilakukan setelah kebijakan dan realisasi anggaran berjalan, namun saat ini sejak perundang-undangan atau kebijakan pemerintah dibahas sudah menimbulkan korupsi, dan saat pelaksanaan, tentu bisa dibayangkan, seperti apa dalam realisasinya, tinggal berapa anggaran yang sampai pada sasaran. " terangnyaa saat memberikan ceramah ilmiah dalam acara "Haflah Akhirussanah" di Pondok Pesantren Mlaten, Kecamatan Kauman, Tulungagung, Sabtu (16/6/2012). Terkait dengan argumentasi Mahfud MD di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, otonomi daerah bukan menjadi solusi yang tepat untuk dapat keluar dari cengkraman tindakan para koruptor, justru menjadi sumur bagi koruptor terutama daerah pemekaran.

Upaya Preventif atas Pesimisme Otonomi Daerah

Secara mendasar, telah terjadinya desentralisasi korupsi yakni dengan adanya kekuasaan yang semakin “membengkak” pada elite lokal. Lalu apa saja upaya yang ditempuh guna meminimalisir tejadinya desentralisasi korupsi?  Menurut hemat penulis, adanya upaya awal yang dapat ditempuh dewasa ini yakni upaya preventif atau upaya pencegahan. Upaya ini diimplementasikan dengan cara pembatasan kekuasaan pemerintah daerah dan DPRD, sebagaimana adagium yang dicetuskan oleh Lord Acton yakni “Power Tends to Corrupt, Absolute Power Corrupt Absolutelly” yang artinya "Kekuasaan cenderung untuk korup, dan kekuasaan mutlak ialah korup mutlak ".

Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya sistem demokrasi perwakilan yang dianut oleh Indonesia dengan adanya pemberian kekuasaan yang berfungsi sebagai public trust, terhadap hal tersebut perlu diimplementasikannya sebuah mekanisme kontrol sosial yang dilakukan oleh rakyat di setiap daerah terhadap setiap aktivitas pejabat daerah masing-masing, pengontrolan yang dimaksud ialah pengotrolan pada proses polik dan administrasi di daerah yang meliputi: pemilihan kepala daerah, pelayanan publik di daerah, serta penyusunan dan pelaksanaan APBD.

Upaya preventif selanjutnya yakni, penetapan gaji dan tunjangan pejabat daerah secara layak. Penulis menyarankan agar badan legislator daerah memberlakukan sebuah kebijakan baru yaitu memberikan kemudahan bagi pejabat dalam pengambilan kredit mobil pribadi sebagai pengganti dari tunjangan mobil dinas yang dianggap menghabiskan anggaran daerah yang semestinya diberlakukan untuk kesejahteraan rakyat daerah. Menurut hemat penulis, upaya pemberlakuan pemberian tunjangan transportasi dengan mobil pribadi tersebut dapat dikenakan pungutan pajak kendaraan tiap tahunnya, dengan adanya pungutan pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah juga sebagai tindakan preventif dalam meminimalisir terjadinya korupsi dalam penggunaan APBD.

Upaya preventif terakhir yakni penguatan sistem peraturan perundang-undangan terkait masalah implementasi sangsi yang konsisten dan tidak pandang bulu dalam menindak, memberantas, dan menghukum terpidana koruptor. Juga perlu adanya penguatan pada bidang revisi dan evaluasi peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan das sein dan das sollen.

Semoga dengan adanya upaya preventif yang dikemukakan di atas tadi, dapat memenuhi ekspektasi seluruh rakyat di setiap daerah terhadap upaya meminimalisir terjadinya desentralisasi korupsi, sehingga APBD tersebut betul-betul dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat daerah.

URGENSI DEKRIT PRESIDEN

this is my second article, berhasil dipublish media massa "mercusuar"

Sejenak kita merenungkan dekrit presiden Ir Soekarno yang sampai pada dewasa ini masih dapat dikatakan cukup “mempesona” untuk diperbincangkan. Dekrit merupakan peristiwa yang dapat dianggap “sakral” oleh bangsa Indonesia, pasalnya presiden dapat mengeluarkan suatu statement yang dapat merubah mekanisme roda pemerintahan melalui keputusan atau ketetapan kepala negara.  Meninjau dari segi historycal latar belakang mengapa dekrit Presiden Ir Soekarno dikeluarkan pada tanggal 5 juli 1959, hal ini dikarenakan kegagalan badan yang bernama “badan konstituante” untuk mengembalikan kemurnian UUD yang sempat dibuang sebagai pengganti UUDS 1950.

Perlu juga diketahui bahwa atmosfir politik yang terjadi menjelang dekrit Presiden ialah adanya implementasi demokrasi liberal yang berlaku pada sistem pemerintahan. Sistem ini sudah tentu membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi stabilitas politik. Berbagai macam konflik muncul dipermukaan, mulai dari konflik antar kelompok, konflik antar ideologi hingga konflik antar partai politik. Jadi sekali lagi, dekrit presiden dipandang sebagai sebuah ketetapan luar biasa dari penguasa mengenai persoalan kenegaraan yang menghendaki penyelesaian segera demi kepentingan pemeliharaan kesejahteraan rakyat.

Belajar dari dekrit Gusdur

Ketika presiden Abdurrahman Wahid atau yang disapa oleh Gus Dur mengeluarkan dekritnya yakni bubarkan parlemen serta bekukan salah satu partai politik yakni partai politik golkar, terjadilah polemik yang mengakibatkan tidak adanya dukungan dari mayoritas rakyat Indonesia. Di samping tidak mendapat dukungan mayoritas rakyat Indonesia, secara yuridis, dekrit Gus Dur tersebut juga menciptakan problematika tersendiri. Mengapa? (1) sistem pemerintahan Indonesia ialah sistem presidensial dimana salah satu konsekuensi logis yakni presiden tidak dapat membubarkan parlemen sekalipun dalam bentuk maklumat, (2) partai golkar yang hendak dibekukan, sudah nampak jelas melanggar amanat konstitusi Republik Indonesia yaitu UUD 1945 pasal 28E hasil amandemen kedua UUD 1945 setahun sebelum keluarnya maklumat Gusdur yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

 Namun argumentasi hukum di atas ditepis oleh Gus Dur dengan mengungkapkan bahwa dekrit itu wajar saja. “Kalau negara dalam bahaya dekrit diperlukan. Misal negara dalam bahaya akan terpecah belah atau disintegrasi maka dekrit perlu dikeluarkan,” ujar mantan ketua NU dalam wawancara yang disiarkan secara langsung oleh TVRI, Jakarta, Jumat (1/6/2001).  Artinya yang dijadikan pelajaran terkait dengan terbitnya dekrit Gus Dur selaku presiden ialah, apa yang menjadi substansi dari dekrit Presiden, jangan sampai Presiden mengeluarkan dekrit yang bertentangan dengan konstitusi dan sistem pemerintah Indonesia.

Urgensitas maklumat

Kembali kepada peristiwa yang terjadi 53 tahun silam, sebagaimana telah dipaparkan awal tulisan di atas. Menarik pernyataan mantan ketua Mahkamah Agung, Wiryono Prodjodikoro dalam suatu wawancara khusus pada 11 Juli 1959. Ia menyatakan, "Tindakan mendekritkan kembali ke UUD 1945 didasarkan pada suatu hakikat hukum tidak tertulis yang dalam bahasa Belanda dinamakan staatsnoodrecht. Ini berarti bahwa dalam hal keadaan ketatanegaraan tertentu, kita terpaksa mengadakan tindakan yang menyimpang dari peraturan yang ada."

 Dengan memahami pernyataan mantan ketua Mahkamah Agung dan setelah melihat dan memperhatikan secara seksama apa yang terjadi pada bangsa ini (yang dimulai dari perkembangan politik yang mengakibatkan kebuntuan politik akibat krisis konstitusional yang berlarut-larut yang mengakibatkan krisis moral, menghalangi upaya hukum disebabkan pertikaian politik kekuasaaan yang tidak mengindahkan norma perundang-undangan, dan sebagainya), maka perlulah direnungkan kembali hakekat dari “Dekrit Presiden” itu sendiri .

Artinya dalam konteks dewasa ini, urgensi “Dekrit”  tersebut, yakni sangat dibutuhkan mental presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku kepala negara untuk mengeluarkan dekrit demi mengatasi problematika bangsa yang semakin karut marut. Presiden SBY khususnya dapat menggunakan haknya untuk mengeluarkan dekrit yakni memurnikan kembali UUD 1945, serta merestorasi lembaga legislator dan regulator untuk membuat produk hukum yang konsekuen dan konsisten terhadap das sein dan das sollen .

Mayoritas rakyat Indonesia tentu sangat memiliki ekspektasi yang sangat besar atas tindakan kepala pemerintahan yakni SBY bila hal tersebut benar-benar diimplementasikan. Begitu pula semua elemen masyarakat diharapkan mampu mempunyai pandangan yang sama, bahwa dengan pemberlakuan dekrit Presiden dimaksud,itu  merupakan tindakan yang sangat urgen sebagai sarana alternatif dalam penyelesaian krisis bangsa. 

ZONASI PENGUKURAN LAUT DALAM UNCLOS

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut(United  Nations Convention on the Law of the Sea)

Konvensi Hukum Laut atau Hukum perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III ) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi kesimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke-60 untuk menandatangani perjanjian. 

Untuk saat ini telah 158 negara dan Masyarakat Eropa telah bergabung dalam Konvensi. Sedangkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima instrumen ratifikasi danaksesi dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan dukungan untuk pertemuan negara pihak Konvensi, PBB tidak memiliki peran operasional langsung dalam pelaksanaan Konvensi. Ada, bagaimanapun, peran yang dimainkan oleh organisasi-organisasi seperti Organisasi Maritim Internasional, Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional, dan Otorita Dasar laut Internasional (yang terakhir yang didirikan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Prinsip-Prinsip Pengukuran Laut

Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 mengatur mengenai beberapa hal, pertama mengenai laut teritorial. Penarikan garis pangkal untuk mengukur lebar laut territorial harus sesuai dengan ketentuan garis pangkal lurus, mulut sungai dan teluk atau garis batas yang diakibatkan oleh ketentuan-ketentuan itu dan garis batas yang ditarik sesuai dengan tempat berlabuh di tengah laut. Dan penerapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, harus dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penetapan garis posisinya (pasal 16 ayat 1). 

Kedua, untuk perairan Zona Ekonomi Eksklusif penarikan garis batas terlihat ZEE dan penetapan batas yang ditarik harus sesuai dengan ketentuan penetapan batas yang ditarik harus sesuai dengan ketentuan penetapan batas ekonomi eksklusif antar negar yang pantainya berhadapan (opposite) atau berdampingan (adjacent) harus dicantumkan pada peta dengan sekala yang memadai untuk menentukan posisinya (Pasal 75 Ayat 1).

Ketiga, untuk landas kontinen. Penarikan garis batas terluar landas kontinen dan penetapan batas yang ditarik harus sesuai dengan ketentuan penentuan batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan (opposite) atau berdampingan (adjacent), harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penentuan posisinya (pasal 84 ayat 1). Konvensi Hukum Laut Internasional memberikan kesempatan kepada negara pantai untuk melakukan tinjauan terhadap wilayah landas kontinen hingga mencapai 350 mil laut dari garis pangkal. Berdasarkan ketentuan UNCLOS jarak yang diberikan adalah 200 mil laut, maka sesuai ketentuan yang ada di Indonesia berupaya untuk melakukan submission ke PBB mengenai batas landas kontinen Indonesia diluar 200 mil laut, karena secara posisi geografis dan kondisi geologis, Indonesia kemungkinan memiliki wilayah yang dapat diajukan sesuai dengan ketentuan penarikan batas landas kontinen diluar 200 mil laut. Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) juga melahirkan delapan zonasi pegaturan (regime) hukum laut yaitu,

1. Perairan Pedalaman (Internal waters),

2. Perairan kepulauan (Archiplegic waters) termasuk ke dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional,

3. Laut Teritorial (Teritorial waters),

4. Zona tambahan ( Contingous waters),

5. Zona ekonomi eksklusif (Exclusif economic zone),

6. Landas Kontinen (Continental shelf),

7. Laut lepas (High seas),

8. Kawasan dasar laut internasional (International sea-bed area).

Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur juga pemanfaatan laut sesuai dengan status hukum dari kedelapan zonasi pengaturan tersebut. Negara-negara yang berbatasan dengan laut, termasuk Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial; sedangkan untuk zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen, negara memiliki hak-hak eksklusif, misalnya hak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di zona tersebut. Sebaliknya, laut lepas merupakan zona yang tidak dapat dimiliki oleh Negara manapun, sedangkan kawasan dasar laut Internasioal dijadikan sebagai bagian warisan umatmanusia.

Sejarah Rezim-rezim Hukum Laut.

Pada abad ke 16 dan ke 17, Negara-negara kuat maritim diberbagai kawasan Eropa saling merebutkan dan memperdebatkan melalui berbagai cara untuk menguasai lautan di dunia ini. Negara- negara tersebut yaitu adalah Negara-negara yang terkenal kuat dan tangguh di lautan yaitu antara Spanyol dan Portugis.

• Spanyol dan Portugis yang menguasai lautan berdasarkan perjanjian Tordesillas tahun 1494, ternyata memperoleh tantangan dari Inggris (di bawah Elizabeth 1) dan Belanda.

• Konferensi Internasional utama yang membahas masalah laut teritorial ialah “codificationconference” (13 Maret – 12 April 1930) di Den Haag, di bawah naungan Liga Bangsa Bangsa, dan dihadiri delegasi dari 47 negara.

• Konferensi ini tidak mencapai kata sepakat tentang batas luar dari laut teritorial dan hak menangkap ikan dari negara-negara pantai pada zona tambahan. Ada yang menginginkan lebar laut teritorial 3 mil (20 negara), 6 mil (12 negara), dan4 mil.

Setelah perdebatan panjang dan tidak menemukan kata kesepakatan diantara negara-negara yang bersengketa tentang wilayah maritim, maka PBB yang sebelumnya bernama Liga Bangsa-Bangsa mengadakan konferensi hukum laut pertama pada tahun 1958 dan konfrensi hukum laut yang kedua pada tahun 1960 yaitu yang lebih dikenal dengan istilah UNCLOS 1 danUNCLOS 2. Dalam konfrensi hukum laut pertama ini melahirkan 4 buah konvensi, dan isi dari konvensi Unclos pertama ini adalah:

1. Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan (convention on the territorial sea and contiguous zone) belum ada kesepakatan dan diusulkan dilanjutkan di UNCLOS II

2. Konvensi tentang laut lepas (convention on the high seas) a. Kebebasan pelayaran, b. Kebebasan menangkap ikan, c. Kebebasan meletakkan kabel di bawah laut dan pipa-pipa, d. Kebebasan terbang di atas laut lepas

3. Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas (convention onfishing and conservation of the living resources of the high sea)

4. Konvensi tentang landas kontinen (convention on continental shelf). Konvensi ini telah disetujui. Pada tanggal 17 Maret – 26 April 1960 kembali dilaksanakn konferensi hukum laut yang kedua atau UNCLOS II, membicarakan tentang lebar laut teritorial dan zona tambahan perikanan, namun masih mengalami kegagalan untuk mencapai kesepakatan, sehingga perlu diadakan konferensi lagi.

Pada pertemuan konfrensi hukum laut kedua, telah disapakati untuk mengadakan kembali pertemuan untuk mencari kesepakatan dalam pengaturan kelautan maka diadakan kembali Konferensi Hukum Laut PBB III atau Unclos III yang dihadiri 119 negara. Dalam pertemuan ini,disepakati 2 konvensi yaitu:

·     Konvensi hukum laut 1982 merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut, yangdisetujui di Montego Bay, Jamaica (10 Desember1982), ditandatangani oleh 119 negara.

·         Ada 15 negara yang memiliki ZEE besar: Amerika Serikat, Australia, Indonesia, New Zealand,Kanada, Uni Soviet, Jepang, Brazil, Mexico, Chili, Norwegia, India, Filipina, Portugal, danRepublik Malagasi.

Dalam dekade abad ke-20 telah 4 kali diadakan usaha untuk memperoleh suatu himpunan tentang hukum laut, diantaranya:

1. Konferensi kodifikasi Den Haag (1930) di bawah naungan LigaBangsa-Bangsa

2. Konferensi PBB tentang hukum laut I (1958) UNCLOS I

3. Konferensi PBB tentang hukum laut II (1960) UNCLOS II

4. Konferensi PBB tentang hukum laut III (1982) UNCLOS III.

Kepentingan dunia atas hukum laut telah mencapai puncaknya pada abad ke-20. Faktor-faktor yang mempengaruhi Negara-negara di dunia membutuhkan pengaturan tatanan hukum laut yang lebih sempurna adalah:

• Modernisasi dalam segala bidang kehidupan

• Tersedianya kapal-kapal yang lebih cepat

• Bertambah pesatnya perdagangan dunia

• Bertambah canggihnya komunikasi internasional

• Pertambahan penduduk dunia yang membawa konsekuensi bertambahnya perhatian pada usaha penangkapan ikan.

Dari penjelasan-penjelasan sejarah konfrensi hukum laut diatas, terdapat 4 pengaturan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh beberapa Negara dalam konvensi-konvensi yang selanjutnya dikatakan sebagai rezim-rezim hukum laut.

 

Dasar Hukum Laut Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari sabang hingga merauke. Batas wilayah laut Indonesia pada awal kemerdekaan hanya selebar 3 mil laut dari garis pantai (Coastal baseline) setiap pulau, yaitu perairan yang mengelilingi Kepulauan Indonesia bekas wilayah Hindia Belanda (Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939 dalam Soewito et al 2000). Namun ketetapan batas tersebut,yang merupakan warisan kolonial Belanda, tidak sesuai lagi untuk memenuhi kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Atas pertimbangan tersebut, maka lahirlah konsep Nusantara (Archipelago) yang dituangkan dalam Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Isi pokok dari deklarasi tersebut “Bahwa segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia tanpa memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia”.

Deklarasi Djuanda dikukuhkan pada tanggal 18 Pebruari 1960 dalam Undang-Undang No. 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Ketetapan wilayah Republik Indonesia yang semula sekitar 2 juta km2 (daratan) berkembang menjadi sekitar 5,1 juta km2 (meliputi daratan dan lautan). Dalam hal ini, ada penambahan luas sebesar sekitar 3,1 juta km2, dengan laut teritorial sekitar 0,3 juta km2 dan perairan laut nusantara sekitar 2,8 juta km2. konsep Nusantara dituangkan dalam Wawasan Nusantara sebagai dasar pokok pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara melalui ketetapan MPRS No. IV tahun 1973.

Pada konferensi Hukul Laut di Geneva tahun 1958, Indonesia belum berhasil mendapatkan pengakuan Internasional. Namun baru pada Konferensi Hukum Laut pada sidang ke tujuh di Geneva tahun 1978. Konsepsi Wawasan Nusantara mendapat pengakuan dunia internasional.Hasil perjuangan yang berat selama sekitar 21 tahun mengisyaratkan kepada Bangsa Indonesia bahwa visi maritim seharusnya merupakan pilihan yang tepat dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) pada tahun 1982, yang hingga kini telah diratifikasi oleh 140 negara, negara-negara kepulauan (Archipelagic states) memperoleh hak mengelola Zona Ekonomi Eksklusif seluas 200 mil laut diluar wilayahnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai hak mengelola (yurisdiksi) terhadap Zona Ekonomi Eksklusif, meskipun baru meratifikasinya. Hal itu kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 17 tanggal 13 Desember 1985 tentang pengesahan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) mencapai jarak 200 mil laut, dikukur dari garis dasar wilayah Indonesia ke arah laut lepas. Ketetapan tersebut kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eklsklusif Indonesia. Konsekuensi dari implementasi undang-undang tersebut adalah bahwa luas wilayah perairan laut Indonesia bertambah sekitar 2,7 juta Km2, sehingga menjadi sekitar 5,8 juta Km2.Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) melahirkan delapan zonasi pegaturan (regime) hukum laut yaitu:

1. Perairan Pedalaman (Internal waters),

2. Perairan kepulauan (Archiplegic waters) termasuk ke dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional,

3. Laut Teritorial (Teritorial waters),

4. Zona tambahan ( Contingous waters),

5. Zona ekonomi eksklusif (Exclusif economic zone),

6. Landas Kontinen (Continental shelf),

7. Laut lepas (High seas),

8. Kawasan dasar laut internasional (International sea-bed area).

Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur pemanfaatan laut sesuai dengan status hukum dari kedelapan zonasi pengaturan tersebut. Negara-negara yang berbatasan dengan laut, termasuk Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan danlaut teritorial; sedangkan untuk zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen, negara memiliki hak-hak eksklusif, misalnya hak memanfaatkan sumber daya alam yang ada dizona tersebut. Sebaliknya, laut lepas merupakan zona yang tidak dapat dimiliki oleh negara manapun, sedangkan kawasan dasar laut Internasioal dijadikan sebagai bagian warisan umat manusia